DPD RI: Cabut tayangan TV perusak karakter bangsa

Masuknya AFTA di tahun 2010 secara umum Indonesia telah siap menghadapi era pasar bebas. Dimana, untuk sisi Komunikasi dan Informatika, dinyatakan bahwa salah satu agenda penting Pemerintah adalah pemberdayaan LPP (Lembaga Penyiaran Publik) seperti TVRI dan RRI, sementara untuk LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) regulasinya ada pada kami, tetapi content menjadi kewenangan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Menanggapi kuatnya kritikan terhadap tayangan-tayangan yang merusak karakter bangsa, Menkominfo sebelumnya telah menyatakan bahwa dari 75 tayangan yang dievaluasi ada 10 tayangan yang memiliki kriteria berpotensi merusak karakter bangsa, sedangkan sisanya (65 lagi) juga sudah lampu kuning, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI , Rahmat Shah, sangat setuju agar dilakukan evaluasi dan tindakan terhadap tayangan-tayangan TV yang dapat merusak seperti sinetron mistik, khayalan serta acara musik yang disiarkan live pada saat jam belajar anak sekolah.

”Saya setuju jika adanya evaluasi terhadap tayangan TV yang merusak, karena akan berdampak negatif kepada penontonnya apabila untuk Indonesia , jumlah penonton kebanyakan dari kalangan anak hingga remaja, ”ujarnya kepada Waspada Online malam ini.

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa untuk mengantisipasi penayangan TV yang dapat merusak karakater bangsa, Menkominfo, KPI, DPR, dan DPD akan duduk bersama untuk membahas hal tersebut sekaligus memberdayakan KPI untuk menjadi eksekutor yang kuat serta mendapat dukungan dari publik dalam memberikan sanksi kepada pihak media yang telah melanggar ketentuan tersebut.

”Kami merekomendasikan agar Menkominfo, KPI, DPR, dan DPD bisa duduk bersama, sehingga keputusan-keputusan yang diambil serta aturan-aturan mengenai penayangan yang dilakukan oleh media ada hal-hal yang dilanggar dapat diambil tindakan yang komprehensif,” tegasnya.

[Waspada Online; Tuesday, 05 January 2010]